TIMES POSO, JAKARTA – Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) harus siap menggunakan mekanisme anti-paksaan (anti-coercion instrument) jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan ancaman tarif yang terkait dengan ketegangan atas Greenland. Pernyataan tegas ini disampaikan Macron dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, pada Selasa (21/1/2026).

“Mekanisme anti-paksaan adalah instrumen yang ampuh, dan kita tidak boleh ragu untuk menggunakannya dalam lingkungan yang sulit saat ini,” tegas Macron. Ia menambahkan, “Kita dapat berada dalam situasi untuk menggunakan mekanisme anti-paksaan untuk pertama kalinya, terhadap Amerika Serikat, jika mereka mengenakan tarif tambahan.”

Macron menyebut skenario tersebut “gila”, menegaskan bahwa penggunaan tarif sebagai alat tawar-menawar atas kedaulatan teritorial adalah “pada dasarnya tidak dapat diterima”.

Ancaman tarif AS disampaikan Presiden Donald Trump sebelumnya, yang menyatakan akan mengenakan tarif 10% mulai 1 Februari terhadap barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Tarif itu disebut akan dinaikkan menjadi 25% pada Juni 2026 jika tidak ada kesepakatan untuk “pembelian Greenland secara lengkap dan total”.

Mekanisme anti-koersi UE, yang diadopsi pada 2023, dirancang untuk membalas negara yang menggunakan tekanan ekonomi terhadap anggota blok tersebut. Instrumen ini belum pernah digunakan sebelumnya, dan ancaman penggunaannya terhadap AS menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan perdagangan transatlantik.

Macron juga menyerukan Eropa untuk tetap tenang namun tegas, menolak “hukum yang terkuat” dalam hubungan ekonomi global. Ia memperingatkan bahwa perang dagang dan proteksionisme hanya akan “menghasilkan pihak yang kalah”, sambil mendorong kerja sama yang lebih erat antara Eropa dan AS untuk menghadapi ketidakseimbangan ekonomi dengan Tiongkok.

Respons Macron ini sekaligus mempertegas solidaritas UE dengan Denmark, yang kedaulatannya atas Greenland terus dipertanyakan oleh administrasi Trump. Langkah ini menunjukkan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan ekonomi yang dianggap melanggar prinsip kedaulatan dan hukum internasional. (*)