TIMES POSO, PACITAN – Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Pacitan hingga Mei 2025 tercatat masih cukup rendah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan (DKPP Pacitan) mencatat, dari total alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 29.563 ton, baru tersalurkan 6.864 ton atau sekitar 23,22 persen.

Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Penyuluh Pertanian DKPP Pacitan, Susilo Budi, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan ini bisa berdampak pada potensi realokasi alokasi pupuk ke kabupaten lain.

 “Justru tugas berat kita adalah mendorong masyarakat agar menyerap pupuk subsidi. Kalau bisa dihabiskan,” tegas Susilo, Jumat (13/6/2025).

Rincian Penyaluran Pupuk 2025

Dari data DKPP, realisasi Urea baru mencapai 3.239 ton dari total alokasi 15.696 ton atau sekitar 20,64 persen. Pupuk NPK telah tersalurkan 3.405 ton dari 12.552 ton (27,13 persen).

Adapun pupuk NPK formula khusus baru terserap 0,5 ton dari 19 ton (2,63 persen). Pupuk organik yang baru terserap sebesar 217 ton dari alokasi 1.296 ton (16,81 persen).

Menurut Susilo, penyuluh pertanian terus mengawal penyaluran pupuk di 12 kecamatan di Pacitan. Namun, distribusi pupuk subsidi tetap berdasarkan usulan dari kelompok tani melalui sistem E-RDKK yang telah masuk dalam SIMLUHTAN.

 “Kami hanya sebatas monitoring dan evaluasi. Karena pengusulan dan distribusinya itu dari kelompok tani,” jelasnya.

Kendala Serapan Pupuk

Beberapa faktor penyebab rendahnya serapan pupuk subsidi di antaranya adalah fluktuasi iklim dan kondisi sosial ekonomi petani. Musim tanam yang tidak menentu dan kemarau panjang seperti tahun sebelumnya ikut memengaruhi kebutuhan pupuk.

Selain itu, tidak semua petani tergabung dalam kelompok tani, padahal keanggotaan tersebut menjadi syarat utama untuk mendapatkan pupuk subsidi.

 “Jumlah anggota kelompok tani memang meningkat, tapi masih ada yang belum tergabung. Biar bisa mengusulkan, harus masuk kelompok tani dulu,” imbuh Susilo.

Inovasi dan Regulasi Baru

Untuk mendorong peningkatan serapan, pemerintah menambah satu jenis pupuk bersubsidi, yaitu pupuk organik. Petani juga didorong untuk memproduksi pupuk organik mandiri melalui pelatihan dan bantuan drum plastik dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Selain itu, aturan baru sejak dua tahun terakhir juga mempermudah proses pengambilan pupuk subsidi. Jika pemilik KTP yang terdaftar berhalangan, maka pengambilan bisa diwakilkan oleh keluarga satu KK dengan surat kuasa. Jika pemilik pupuk meninggal, bisa diwariskan melalui surat keterangan kematian.

 “Teman-teman penyuluh kami tetap getol sosialisasi kebijakan ini. Bahkan sejak 2023 kami sampai ngantor cek data di Disdukcapil karena banyak data yang tidak valid, bahkan ribuan,” kata Susilo.

Distribusi Pupuk dan Harga Jual

Sementara itu, Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida, Erwin Erni Ernawati menambahkan, harga pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 masih sama seperti tahun sebelumnya. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku di kios resmi adalah:

• Urea: Rp2.250/kg
• NPK: Rp2.300/kg
• NPK Kakao: Rp3.300/kg
• Organik: Rp800/kg

Namun, di wilayah pegunungan seperti Bandar dan Sudimoro, kelompok tani diberi kelonggaran untuk menyepakati biaya operasional tambahan selama harga dasar pupuk tetap sesuai HET.

 “Untuk biaya operasional bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kita tahu kondisi geografis Pacitan memang menantang,” ujar Erwin.

Saat ini, terdapat 57 kios resmi pupuk bersubsidi yang tersebar di seluruh kecamatan.

Puncak musim tanam sendiri diperkirakan terjadi pada September-Oktober mendatang. DKPP berharap, serapan pupuk akan meningkat di periode tersebut agar menjadi acuan penetapan alokasi untuk tahun berikutnya. (*)