TIMES POSO, YOGYAKARTA – Bencana Sumatera berupa banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah merenggut lebih dari seribu nyawa, menghancurkan ratusan ribu rumah, dan meninggalkan ribuan warga tanpa tempat tinggal layak.

Menanggapi kondisi darurat ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) merancang hunian sementara yang manusiawi dan dapat dibangun mandiri oleh warga terdampak, sebagai langkah cepat pemulihan pascabencana.

Menurut data BNPB per 18 Desember, korban jiwa dari tiga provinsi terdampak mencapai 1.059 orang, dengan 192 orang masih hilang dan sekitar 147 ribu rumah rusak. Pemerintah berencana membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk mempercepat pemulihan.

UGM melalui grup penelitian 'Tangguh' yang melibatkan fakultas Arsitektur, Teknik Sipil, serta Perencanaan Wilayah dan Kota, mulai merancang desain hunian sementara layak huni.

Tim peneliti terdiri dari Prof. Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D., Ir. Ashar Saputra, ST, MT, Ph.D., IPM., ASEAN.Eng., Maria Ariadne Dewi Wulansari, S.T., M.T., Atrida Hadianti, S.T., M.Sc., Ph.D., dan Ardhya Nareswari, S.T., M.T., Ph.D.

Ardhya Nareswari menjelaskan, jumlah korban yang besar, lokasi terdampak yang sulit diakses, dan rusaknya bangunan membuat proses pembangunan hunian tetap diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.

"Terpal atau tenda darurat saja tidak manusiawi untuk jangka waktu yang lama. Jadi kami merancang hunian transisi yang layak dan berbasis keluarga," katanya saat mock-up dibangun di Lab Struktur, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, UGM, Jumat (19/12/2025).

Prinsip hunian transisi ini mengedepankan kemanusiaan, ukuran standar berbasis keluarga, dan penggunaan bahan lokal yang dapat didaur ulang, seperti kayu hanyutan banjir. Struktur sederhana menggunakan baut dan teknologi sambungan kayu tanpa takikan, memungkinkan warga setempat membangun sendiri hunian mereka.

Ashar Saputra menambahkan, "Bahan utama kayu hanyutan banjir, ukuran 3x12 cm, dapat bertahan 3–4 tahun. Struktur sederhana ini memungkinkan orang awam membuat rumah sendiri, hanya dengan baut dan bor."

Konsep ini bertujuan mempercepat pembangunan karena warga berperan langsung. "Dengan ikut membangun, warga merasa memiliki rumah mereka sendiri. Ini jauh lebih cepat daripada menunggu satu per satu rumah selesai," ujar Ashar, Minggu (21/12/2025)

UGM menegaskan, desain hunian disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk material, topografi, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Standar minimum hunian adalah 36 m². Pengalaman sebelumnya di Jogja, Lombok, dan Palu menjadi acuan, namun setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda.

Saat ini proyek masih pada tahap mock-up dan perancangan teknis, disertai penyusunan brosur, poster, dan modul pelatihan agar masyarakat lokal dapat membangun hunian transisi secara mandiri. "Kami berharap warga bisa segera memiliki rumah mereka kembali," paparnya. (*)